peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018. 16, LN. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018

12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tipe Dokumen. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk. PERATURAN PEMERINTAH. Perpres Nomor 82 Tahun 2018. 7/14/2020 5:24:07. ABSTRAK PERATURAN. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi SecaraKementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik IndonesiaPERPRES No. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023. 24, LN. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA IZIN USAHA (Izin Usaha Industri) Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan. 29, LN. tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta. Penulis menyadari bahwa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. 24, LN. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi. 24, BN. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44081 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. PP Nomor 12 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR . Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juni 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. pada tanggal 7 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;. Judul. Peraturan Pemerintah: Index: Industri:. Namun sebelum melakukan kedua upaya tersebut, baik melalui jalur politik maupun hukum, perlu dicermati dengan seara sistematis, kritis, dan mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara. PERPRES No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan; Mengingat : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2018/No. id. mengubah PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2017. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T ahun 2018. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 24, LN. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. METADATA PERATURAN. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 182 , 201 8 ADMINISTRASI . 2018/NO. 874; PERATURAN. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Mencabut: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Produk Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018 Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan. 53 MB 14 downloads. 2018. U. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu. 16, LN. Teristimewa dan yang paling utama kepada Ayahanda penulis tercinta dan Ibunda tercinta yang telah banyak memberikan motivasi, kepercayaan setaPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 Pinjaman Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 24. 2018 yang mencabut Peraturan Badan Koordinasi. pdf. 2018 Nomor 183, TLN Nomor 6255. Tipe Dokumen. Permenkes Nomor 56 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 1 4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 24. 27 September 2018 Sumber. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN adalah dokumen hukum yang mengatur tentang tujuan, prinsip, jenis, proses, dan hasil penilaian pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan. pdf. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional T. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pemberdayaan Industri - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018. 2018/NO. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 6. PP Nomor 24 Tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4. Peraturan Menteri Perdagangan NO. Agustus 2010 telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. E. Kategori: Peraturan Pemerintah: Nomor/Tahun: 36/2018:STATUS PERATURAN. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 2017. 99/PMK. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan:. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun Judul. Bagaimana detail keseluruhan dari peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik penerapan OSS akan dikupas pada acara Kegiatan. Lampiran (0) PERATURAN PRESIDEN Nomor 52 Tahun 2023 | tanggal penetapan 06 September. 97, TLN NO. Peraturan Pemerintah (PP) NO. E. 0% 0% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2018. Perizinan Berusaha. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat. Ditetapkan 21 Juni 2018 Ditetapkan 21 Jun 2018. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-3/PJ/2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN. Kajiannya dapat disederhanakan pada dua perspektif, yaitu yuridis formal mengenai pembentukan PP tersebut, serta substansi atau materinya. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan. ID : 123 HLM. Phone: (+62)254-203 720. PP ini mencabut PP Nomor 18 Tahun 2009; PP Nomor 23 Tahun 2018; dan PP Nomor 30 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tipe Dokumen. 6178, LL Setkab : 27 HLM. - Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 909. FULL TEXT. Indonesia, Pemerintah Pusat. -33; Tutup. Jl. 2018 : Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2018:. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 4. Katalog Produk. go. Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali. Tipe Dokumen. pdf. 6188, LL SETKAB : 7 HLM. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 11. FORMAT NIB NON PERSEORANGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) (13 digit angka) Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah. E. METADATA PERATURAN. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata. LAMPIRAN PERATURAN LEMBAGA. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25. 2018. 31, TLN NO. 41 TAHUN 2019 02 Oct 2019; Maps. Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018) sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 "tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik" Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) menjadi salah satu bagian dalam lampiran Peraturan Pemerintah tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90); 3. Nomor Peraturan: 24: Tahun Peraturan: 2018: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Bentuk Peraturan: PP: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 21 Juni 2018:Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan peraturan yang diterbitkan sehubungan dengan percepatan dan pertumbuhan penanaman modal dan usaha. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek T. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 8. FORMAT NIB NON PERSEORANGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) (13 digit angka) Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23 Tahun 2018), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 3. K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum; b. Permendag No. Diunduh 6 kali. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. ID – Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik PP Nomor 24 Tahun. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha,. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UMUM Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang. Menimbang: a. khusus terkait PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP. Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 3. 19) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 20) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 21) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 2t ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta untuk mewujudkan infrastruktur Ekonomi Kreatif dan insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766); dan 6. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ACTIVE Download Abstrak Detail;. 2014 No. Belum Tersedia. 3 . go. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185); 6. PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 24: Tahun: 2007: Tentang: PENANGGULANGAN BENCANA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 26 April 2007: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO:. Hak Akses Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Peraturan Presiden Nomor. META. U. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang. 24: uu: 17: 2023: kesehatan: 3081: 25: keppres: 19: 2023: hari kebaya nasional: 380: 26: pp: 40: 2023: perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian: 282: 27: perpres: 48: 2023: pengakhiran penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Bidang. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu disusun norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal; b. Tipe Dokumen. Nomor/Tahun. 12. - Ditetapkan di Jakarta, 30 Juli 2021. 6178, LL Setkab : 27 HLM. Email: [email protected] ini mencabut PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. pelaksanaan Perizinan Berusaha; Peraturan Pemerintah, 24. Diunduh sebanyak. bahwa dalam rangka. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 24: Tahun: 2021: Tentang: TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN: Tempat. Nomor. Lampiran. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Simplifikasi 3 amanat Pasal. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini diundangkan dalam Lembaran Negara. U. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang. E. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25. METADATA PERATURAN. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah salah satu peraturan hukum yang mengatur sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia. Sembunyikan. E. Tipe Dokumen.